Dumai — Proyek pembangunan jalan yang seharusnya meningkatkan akses masyarakat justru diduga menjadi ladang korupsi. Tim investigasi menemukan adanya aliran “amplop proyek” yang diberikan kepada sejumlah oknum pejabat sebelum proses tender dimulai.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh tim investigasi, beberapa perusahaan kontraktor diduga telah melakukan pertemuan tertutup dengan pihak tertentu untuk memastikan kemenangan tender. Pertemuan tersebut diduga disertai pemberian sejumlah uang dalam amplop sebagai “uang pelicin”.

Salah seorang sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa praktik tersebut sudah berlangsung lama.
“Kalau tidak ikut aturan mereka, perusahaan tidak akan pernah menang tender,” ujarnya.

Akibat praktik tersebut, kualitas pembangunan jalan diduga menurun. Beberapa ruas jalan yang baru dibangun bahkan sudah mengalami kerusakan dalam waktu kurang dari satu tahun.

Para pengamat menilai bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam proses pengadaan proyek pemerintah.