Oleh: Edo – Masako TV
DUMAI — Penasihat Aliansi sekaligus Koordinator Aksi, Afandi Apeng, menyampaikan bahwa aksi masyarakat dan koperasi TKBM berlangsung tertib dan kondusif. Ia mengapresiasi respons Wali Kota Dumai yang menyatakan akan menggelar pertemuan bersama seluruh koperasi dan para ketua koperasi untuk mencari penyelesaian yang lebih jelas.
Afandi menilai, pernyataan Wali Kota menjadi harapan baru bagi masyarakat
yang selama ini resah terhadap kebijakan PMKU. Namun, ia menegaskan bahwa
tuntutan utama aliansi tetap sama: kebijakan tersebut harus dicabut secara
keseluruhan, bukan hanya sebagian.
“Alhamdulillah, demo ini berjalan tertib. Kami puas dengan apa yang
disampaikan Pak Wali Kota, bahwa akan dilakukan pertemuan dengan seluruh
koperasi dan ketua-ketua koperasi,” ujar Afandi Apeng.
Menurut Afandi, kebijakan PMKU yang dipersoalkan tidak boleh dijalankan
dengan cara pilih kasih. Ia menilai ada kesan bahwa KSOP seolah-olah menjadi
penyambung kepentingan pihak tertentu, bukan berdiri sebagai lembaga yang
menengahi kepentingan masyarakat secara adil.
“Intinya, kami meminta agar kebijakan PMKU dicabut secara keseluruhan,
jangan pilih kasih,” tegasnya.
Afandi juga menyampaikan kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut mengarah pada
kepentingan kelompok tertentu. Ia menyebut ada indikasi kebijakan ini berkaitan
dengan praktik oligarki, di mana aturan seolah dibuat untuk menguntungkan pihak
tertentu, sementara masyarakat lokal justru berpotensi kehilangan ruang kerja.
“Kami melihat ada indikasi kebijakan ini mengarah pada kepentingan oligarki. Aturan seolah-olah dibuat untuk menguntungkan kelompok tertentu,” ungkapnya.
Ia menegaskan, aliansi menolak setiap kebijakan yang merugikan masyarakat lokal, khususnya masyarakat Sungai Sembilan dan wilayah pelabuhan lainnya. Bagi Afandi, pelabuhan bukan hanya ruang ekonomi besar, tetapi juga sumber kehidupan masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan nafkah dari aktivitas bongkar muat.
Afandi memastikan, aliansi tidak ingin masyarakat di Sungai Sembilan maupun
daerah pelabuhan lainnya kehilangan hak dan ruang kerja mereka. Karena itu,
kegiatan di lapangan diharapkan tetap berjalan normal sambil menunggu keputusan
yang lebih mengikat, berkeadilan, dan memiliki kepastian hukum.
.png)
“Kami tidak ingin masyarakat kehilangan hak dan ruang kerja mereka. Kegiatan
tetap berjalan normal sambil menunggu keputusan yang lebih mengikat dan
berkeadilan,” ujarnya.
Aliansi berharap pertemuan yang akan digelar pemerintah tidak sekadar
menjadi forum formalitas, tetapi benar-benar melahirkan keputusan yang terang,
adil, dan berpihak kepada masyarakat lokal.
Bagi Afandi, perjuangan ini bukan semata tentang kebijakan administrasi
pelabuhan. Lebih jauh, ini menyangkut masa depan buruh, koperasi, keluarga
pekerja, dan hak masyarakat Dumai untuk tetap hidup dari ruang ekonomi di
daerahnya sendiri.
