NASIB BURUH DI BALIK KEBIJAKAN KSOP, FAISAL: JANGAN BIARKAN MASYARAKAT DUMAI TERUS GELISAH

 

Oleh: Edo – Masako TV

DUMAI — Koordinator Aksi Aliansi TKBM Riau, Faisal, menegaskan bahwa aksi yang digelar hari ini merupakan harapan besar masyarakat Kota Dumai agar pemerintah segera mengambil keputusan tegas terkait kebijakan KSOP yang dinilai meresahkan.



Menurut Faisal, persoalan ini tidak bisa terus dibiarkan tanpa kepastian. Ia menilai kebijakan tersebut bias dan belum menyentuh kepentingan masyarakat lokal, khususnya buruh dan koperasi yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pelabuhan.

“Kami berharap hari ini ada keputusan yang pasti. Kalau tidak ada keputusan hari ini, tentu persoalan ini akan terus berlanjut,” tegas Faisal.

Ia menjelaskan, di wilayah Sungai Sembilan sudah berdiri beberapa koperasi yang mendapat persetujuan dari perusahaan-perusahaan terkait. Karena itu, Aliansi TKBM Riau meminta pemerintah, pihak perusahaan, dan KSOP hadir bersama untuk membuat perjanjian dan kesepakatan resmi yang adil.

Faisal menegaskan, apabila pihak-pihak terkait tidak hadir dan tidak memberikan keputusan, massa akan tetap bertahan. Bahkan, aliansi siap mendirikan dapur umum hingga persoalan tersebut benar-benar selesai.

“Tidak ada negosiasi lagi, karena selama ini kebijakan KSOP sangat meresahkan masyarakat Kota Dumai,” ujarnya.

Lebih jauh, Faisal mengingatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal kebijakan pelabuhan, melainkan menyangkut nasib buruh dan keluarga mereka. Jika para buruh kehilangan ruang kerja, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh istri dan anak-anak mereka.

“Ini menyangkut nasib buruh. Kalau para suami tidak bisa bekerja, bagaimana nasib ibu-ibu dan anak-anak mereka yang membutuhkan biaya sekolah dan kebutuhan hidup?” ungkapnya.

Aliansi TKBM Riau menegaskan, jika kebijakan tersebut tetap tidak diterima dan tidak ada keputusan yang berpihak kepada masyarakat, maka aksi lanjutan sangat mungkin dilakukan.

Bagi mereka, perjuangan ini bukan hanya soal bongkar muat di pelabuhan, tetapi tentang kepastian hukum, keadilan ekonomi, dan hak masyarakat Dumai untuk tetap hidup dari pelabuhan di daerahnya sendiri.