DUMAI – Mantan Wakil Ketua KONI Kota Dumai sekaligus Koordinator Aliansi Rakyat Untuk Keadilan (ARUK) Kota Dumai, Riski Kurniawan, ST., M.IP, menyentil perusahaan sawit/CPO dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Kota Dumai agar tidak hanya menikmati besarnya aktivitas ekonomi dan industri, tetapi juga ikut membiayai pembinaan cabang olahraga dan atlet-atlet daerah.

Menurut Riski, di tengah banyaknya perusahaa
n besar, industri CPO dan BUMN yang beroperasi di Dumai, tidak semestinya kebutuhan pembinaan olahraga terus-menerus dibebankan kepada APBD Kota Dumai.

“Jangan besar pabriknya, kecil pedulinya. Perusahaan tumbuh dan menjalankan usaha di Dumai, tentu kita berharap ada kontribusi nyata untuk anak-anak Dumai. Salah satunya melalui pembinaan olahraga,” tegas Riski, Minggu (16/8/2026).

Ia mengusulkan perusahaan CPO dan BUMN mengambil peran sebagai bapak angkat cabang olahraga.

Dari 52 cabor yang berada di bawah KONI Dumai, menurut Riski, setiap perusahaan besar dapat memilih satu atau dua cabor untuk mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan.

“Minimal satu perusahaan membina satu atau dua cabor. Bantu atletnya, bantu peralatannya, bantu biaya latihan dan kejuaraannya. Kalau perusahaan besar bergerak bersama, pembinaan olahraga Dumai tidak harus terus bergantung kepada APBD,” katanya.

“52 CABOR, MASA PERUSAHAAN BESAR TAK BISA AMBIL SATU?”

Riski mempertanyakan sejauh mana kontribusi perusahaan-perusahaan besar terhadap pembangunan prestasi olahraga Dumai selama ini.

Menurutnya, pola bapak angkat cabor dapat menjadi solusi apabila dilakukan secara terencana, transparan dan berkelanjutan.

“Ada 52 cabor. Masa perusahaan besar yang beroperasi di Dumai tidak bisa mengambil satu cabor untuk dibina? Jangan tunggu atlet sudah juara baru datang foto bersama. Hadirlah ketika atlet membutuhkan alat, tempat latihan dan biaya untuk bertanding,” sindirnya.

Menurut Riski, bantuan perusahaan tidak harus selalu diberikan dalam bentuk uang tunai.

Dukungan dapat diberikan melalui pengadaan peralatan olahraga, pembiayaan pelatih, tempat latihan, transportasi, biaya mengikuti kejuaraan, nutrisi atlet, beasiswa hingga dukungan terhadap pendidikan dan masa depan atlet.

“Yang kita butuhkan bukan bantuan seremonial. Kita butuh pembinaan. Pilih cabornya, tentukan atlet binaannya, tetapkan target prestasinya dan lakukan terus-menerus,” ujarnya.

CSR JANGAN CUMA SEREMONI

Riski juga meminta perusahaan mengarahkan sebagian program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR kepada pembinaan olahraga dan generasi muda.

Menurutnya, CSR tidak seharusnya hanya diwujudkan dalam pembangunan fisik maupun kegiatan sesaat.

“CSR jangan hanya selesai pada acara seremonial dan penyerahan bantuan. Olahraga juga membutuhkan perhatian. Ketika kita membantu atlet, sebenarnya kita sedang membangun sumber daya manusia Dumai,” katanya.

Riski menilai dunia usaha mempunyai ruang untuk berpartisipasi dalam pembangunan keolahragaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Karena itu, menurutnya, Pemerintah Kota Dumai bersama KONI dapat mulai menginventarisasi perusahaan dan menyusun pola kemitraan untuk pembinaan masing-masing cabor.

“Buat petanya. Perusahaan A membina cabor apa, perusahaan B membina apa. Jangan semuanya bergerak sendiri-sendiri. Kalau dikelola dengan baik, hasilnya akan terlihat,” ujarnya.

JANGAN SEMUA TAGIHANNYA KE APBD

Riski menegaskan pemerintah daerah tetap mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan olahraga. Namun, menurutnya, tidak semua kebutuhan cabor harus berakhir pada permintaan anggaran kepada pemerintah.

“APBD bukan satu-satunya sumber untuk membangun olahraga. Pemerintah harus hadir, tetapi perusahaan juga harus hadir. Jangan setiap butuh alat, pertandingan dan pembinaan, ujung-ujungnya APBD lagi,” tegasnya.

Ia menilai APBD Kota Dumai juga harus membiayai berbagai kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.

“Kasihan kalau semua dibebankan kepada Wali Kota dan APBD. Perusahaan-perusahaan besar juga memperoleh manfaat ekonomi dari kota ini. Sudah selayaknya ada kontribusi yang terasa langsung oleh masyarakat, termasuk melalui olahraga,” katanya.

Riski bahkan meminta perusahaan CPO dan BUMN tidak sekadar memberikan bantuan sekali dalam setahun.

“Kalau mau membina, bina sungguh-sungguh. Jangan hari ini kasih bola, besok selesai. Pembinaan atlet membutuhkan waktu bertahun-tahun,” ujarnya.

“JANGAN BESAR PABRIKNYA, TAPI ATLET DUMAI KEKURANGAN ALAT”

Riski mengaku prihatin apabila di tengah besarnya kawasan industri Dumai masih terdapat atlet maupun cabor yang menghadapi keterbatasan peralatan dan biaya pembinaan.

“Jangan sampai pabriknya besar, aktivitas industrinya besar, tetapi atlet di sekitar perusahaan masih kesulitan mencari peralatan untuk latihan. Ini yang saya maksud: jangan besar pabriknya, kecil pedulinya,” tegas Riski.

Menurutnya, satu perusahaan tidak perlu membiayai seluruh kebutuhan olahraga Dumai.

“Ambil satu saja dulu. Misalnya satu perusahaan fokus membina atletik selama lima tahun. Perusahaan lain badminton, silat, renang, tinju atau angkat besi. Kalau semuanya punya bapak angkat, kita bisa bicara target prestasi,” jelasnya.

Ia meminta perusahaan berani membuat program pembinaan dengan target terukur.

“Tahun pertama lengkapi peralatan. Tahun kedua perbanyak pertandingan. Tahun berikutnya targetkan medali Porprov, kemudian masuk level nasional. Jadi jelas hasil CSR-nya, bukan hanya habis anggaran lalu tidak tahu dampaknya,” ujarnya.

BUMN DAN PERUSAHAAN DIMINTA BUKA PELUANG KERJA UNTUK ATLET

Selain membantu biaya pembinaan, Riski juga meminta BUMN dan perusahaan swasta kembali membuka peluang pekerjaan bagi atlet daerah yang berprestasi dan memenuhi persyaratan.

Ia mengenang masa ketika banyak perusahaan maupun BUMN memberikan ruang kepada atlet untuk bekerja sekaligus mempertahankan prestasinya.

“Dulu banyak atlet yang direkrut perusahaan dan BUMN. Mereka punya pekerjaan, tetapi tetap membawa nama daerah dan perusahaan di berbagai pertandingan. Kenapa pola yang baik seperti itu tidak kita hidupkan kembali?” katanya.

Ia mendorong perusahaan CPO, BUMN, perbankan, Telkom, PLN serta perusahaan besar lainnya memberikan perhatian khusus terhadap atlet berprestasi.

“Jangan atlet hanya dicari ketika dapat medali. Setelah prestasinya selesai, mereka ditinggalkan. Kalau anak Dumai sudah mengharumkan nama daerah, pikirkan juga masa depannya,” tegas Riski.

PERDA KEOLAHRAGAAN HARUS PUNYA GIGI

Riski juga menyinggung Rancangan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan yang sedang dibahas di Kota Dumai.

Ia berharap Perda tersebut nantinya benar-benar menjadi instrumen untuk memperkuat pembinaan atlet dan membuka kolaborasi yang lebih besar dengan dunia usaha.

“Jangan sampai Perda Keolahragaan nantinya hanya bagus di atas kertas. Harus punya gigi. Harus jelas arah pembinaannya, dukungan sarana dan prasarananya, keberlanjutan atletnya serta bagaimana perusahaan bisa dilibatkan secara nyata,” katanya.

Menurutnya, olahraga tidak dapat dibangun dengan sistem dadakan menjelang pertandingan.

“Atlet tidak bisa diciptakan tiga bulan menjelang Porprov. Atlet harus dibina bertahun-tahun. Karena itu kita membutuhkan pembiayaan yang berkelanjutan, bukan hanya anggaran ketika mau berangkat bertanding,” ujarnya.

PRESTASI OLAHRAGA JUGA BENTENG DARI NARKOBA

Riski menegaskan manfaat pembinaan olahraga jauh lebih besar daripada sekadar mengejar medali.

Menurutnya, olahraga dapat menjadi sarana membangun disiplin, karakter sekaligus menjauhkan generasi muda dari narkoba dan berbagai aktivitas negatif.

“Kalau anak-anak Dumai punya tempat latihan, punya pelatih, punya kompetisi dan punya target menjadi juara, mereka akan sibuk mengejar prestasi. Ini juga menjadi salah satu benteng generasi muda kita dari narkoba,” katanya.

Ia yakin keterlibatan perusahaan dalam pembinaan atlet juga akan memberikan nilai positif bagi perusahaan itu sendiri.

“Kalau atlet binaan perusahaan menjadi juara nasional, siapa yang bangga? Atlet bangga, Dumai bangga dan perusahaan juga bangga. Nama perusahaan ikut terangkat karena benar-benar membangun manusia,” ujarnya.

Riski menutup pernyataannya dengan kembali menantang perusahaan besar yang beroperasi di Dumai untuk membuktikan kepeduliannya.

“Saya mengajak sekaligus menantang perusahaan CPO dan BUMN di Dumai: pilih satu atau dua dari 52 cabor. Bina atletnya, lengkapi peralatannya, biayai pertandingannya dan bantu masa depannya. Jangan besar pabriknya, tetapi kecil kepeduliannya kepada anak-anak Dumai. Dan jangan semua beban olahraga dilemparkan kepada APBD,” pungkas Riski.

(Red)