DUMAI – Mantan Wakil Ketua KONI Kota Dumai, Riski Kurniawan, ST., M.IP, mendesak pengurus KONI Dumai membuka secara terang-benderang data 52 cabang olahraga (cabor) yang tercatat berada di bawah naungan KONI Kota Dumai.
Riski menilai keberadaan SK kepengurusan saja tidak cukup. Menurutnya, publik perlu mengetahui apakah setiap cabor benar-benar memiliki atlet aktif, pelatih, program pembinaan, sekretariat, peralatan, kegiatan latihan hingga prestasi yang dapat dibuktikan.
“Publik berhak tahu. Jangan sampai KONI hanya ramai saat pemilihan ketua, sementara pembinaan atletnya tidak jelas. Kalau ada SK, tunjukkan atletnya. Tunjukkan peralatannya. Tunjukkan kegiatannya,” tegas Riski, Minggu (16/8/2026).
Berdasarkan data yang diterimanya, dari 52 cabor yang terdaftar di KONI Dumai, 46 cabor memiliki ketua definitif dan 6 cabor masih berstatus caretaker.
Namun, kata Riski, yang menjadi persoalan adalah dugaan adanya sejumlah cabor yang secara administrasi tercatat aktif, tetapi aktivitas pembinaannya sulit terlihat.
“Aneh kalau cabornya ada, SK-nya ada, pengurusnya ada, tetapi atletnya tidak jelas dan peralatannya tidak memadai. Giliran lima tahun sekali memilih Ketua KONI, semua muncul membawa hak suara. Giliran pertandingan, kejuaraan dan pembinaan atlet, cabornya ke mana?” kritik Riski.
Menurutnya, kondisi seperti itu tidak boleh dianggap sepele.
.png)
“Kalau pola seperti ini dibiarkan, jangan bermimpi olahraga Dumai bisa menjadi yang terbaik. Juara tidak lahir dari SK. Juara lahir dari atlet yang dibina, dilatih, diberi fasilitas dan rutin dikirim bertanding,” katanya.
Riski meminta KONI Dumai tidak hanya mempublikasikan nama dan struktur 52 cabor, tetapi juga membuka data pendukung kepada masyarakat.
Data tersebut, menurutnya, minimal harus mencakup jumlah atlet aktif masing-masing cabor, nama pelatih, lokasi latihan, jadwal latihan, inventaris peralatan, jumlah pertandingan yang diikuti, prestasi yang diraih serta program pembinaan selama beberapa tahun terakhir.
“Kalau memang 52 cabor itu benar-benar aktif, buka datanya. Tidak perlu takut. Justru transparansi akan membuat masyarakat percaya kepada KONI,” ujarnya.
USUL CABOR TANPA ATLIT DITUNDA HAK SUARANYA
Riski kemudian melontarkan usulan yang lebih keras menjelang Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) KONI Dumai.
Menurutnya, cabor yang tidak mampu membuktikan keberadaan atlet aktif dan aktivitas pembinaan sebaiknya ditunda sementara hak suaranya sampai proses verifikasi selesai dilakukan.
“Kalau cabornya tidak punya atlet, tidak punya pembinaan dan tidak punya aktivitas yang jelas, untuk apa langsung diberikan hak menentukan Ketua KONI? Verifikasi dulu. Jangan hanya bermodal SK, lalu lima tahun sekali datang membawa suara,” tegasnya.
Menurut Riski, mekanisme verifikasi penting agar Musorkot benar-benar diikuti oleh organisasi olahraga yang hidup dan menjalankan pembinaan, bukan sekadar organisasi administratif.
Ia juga mengingatkan bahwa banyaknya cabor yang memiliki hak suara tanpa aktivitas nyata berpotensi memunculkan kecurigaan publik terhadap proses pemilihan.
“Kalau tidak dibenahi, ruang untuk munculnya dugaan transaksi suara akan semakin besar. Jangan sampai Musorkot berubah menjadi arena perebutan suara, sementara atlet hanya menjadi penonton,” katanya.
Riski menegaskan, dirinya tidak menuduh pihak tertentu melakukan transaksi suara. Namun menurutnya, sistem yang lemah dan data cabor yang tidak transparan dapat membuka ruang bagi munculnya praktik yang tidak sehat.
“Tutup ruang itu dari sekarang. Caranya sederhana: verifikasi cabor, verifikasi atlet, verifikasi kegiatan dan buka semuanya kepada publik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pengalaman polemik dalam dinamika pemilihan KONI Provinsi beberapa waktu lalu agar tidak terulang di Dumai.
“Cukuplah kejadian pada pemilihan KONI Provinsi beberapa bulan lalu menjadi pelajaran. Jangan sampai Dumai ikut gaduh. Kita ingin olahraga maju, bukan organisasi yang sibuk bertarung menjelang pemilihan,” katanya.
RISKI: KONI JANGAN BESAR DI STRUKTUR, KECIL DI PRESTASI
Riski mengatakan KONI seharusnya menjadi motor utama dalam melahirkan atlet berprestasi.
Karena itu, ukuran keberhasilan KONI bukan banyaknya cabor yang terdaftar atau panjangnya struktur kepengurusan, melainkan hasil pembinaan yang dapat dilihat masyarakat.
“Jangan sampai KONI besar di struktur tetapi kecil di prestasi. Jangan bangga punya 52 cabor kalau atletnya tidak jelas, pembinaannya tidak berjalan dan prestasinya tidak berkembang,” tegas Riski..png)
Ia mempertanyakan target prestasi olahraga Kota Dumai apabila persoalan mendasar di tingkat cabor tidak segera diselesaikan.
“Bagaimana Dumai mau bicara juara umum? Bagaimana mau melahirkan atlet nasional kalau data atlet di tingkat cabor saja tidak jelas? Ini yang harus dibenahi dari akar,” lanjutnya.
SINGGUNG KONDISI KANTOR KONI DUMAI
Riski juga menyoroti kondisi sekretariat KONI Dumai saat ini.
Ia mengenang masa ketika KONI Dumai memiliki gedung yang dinilainya cukup representatif di Jalan H.R. Soebrantas.
“Dulu KONI memiliki gedung yang bagus di Jalan H.R. Soebrantas, di kawasan utama perkantoran. Fasilitasnya juga memadai. Sekarang KONI berkantor di ruko. Tentu masyarakat boleh bertanya, mengapa kondisinya justru mundur?” katanya.
Menurut Riski, kantor KONI bukan sekadar tempat duduk pengurus, tetapi seharusnya menjadi pusat koordinasi olahraga Kota Dumai.
“KONI membawahi puluhan cabor. Mestinya sekretariat menjadi pusat data atlet, pusat koordinasi cabor dan tempat masyarakat memperoleh informasi olahraga. Kalau fasilitas organisasi terus menurun, tentu harus dievaluasi,” ujarnya.
TANTANG KONI BUKA DATA 52 CABOR
Di akhir pernyataannya, Riski kembali menantang KONI Dumai membuka data lengkap 52 cabor kepada publik.
Menurutnya, keterbukaan justru dapat menjadi momentum untuk membersihkan organisasi olahraga dari cabor yang hanya aktif di atas kertas.
“Saya tidak ingin olahraga Dumai mundur. Justru karena saya pernah berada di KONI, saya ingin KONI hari ini lebih baik. Tetapi kalau memang ada 52 cabor, buktikan semuanya aktif. Buka atletnya, buka pelatihnya, buka kegiatannya, buka prestasinya dan buka penggunaan anggarannya,” tegas Riski.
Ia meminta pembenahan dilakukan sebelum Musorkot agar pemilihan Ketua KONI mendatang tidak hanya menjadi pertarungan menghitung suara cabor, tetapi menjadi momentum menentukan masa depan pembinaan olahraga Kota Dumai.
“Yang harus menjadi pusat perhatian KONI itu atlet, bukan suara. Kalau atlet maju, Dumai akan punya prestasi. Kalau yang dikejar hanya suara, lima tahun lagi kita akan tetap membicarakan masalah yang sama,” pungkas Riski.
(Red)
.png)