Hampir 80 Persen Warga yang Disosialisasikan Berminat, Lima Armada Belum Mampu Menjangkau Lebih dari 4.000 KK

DUMAI – Persoalan sampah di Kelurahan Rimba Sekampung ternyata bukan semata-mata karena rendahnya kesadaran masyarakat. Justru sebaliknya, antusiasme warga untuk masuk dalam pelayanan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) cukup tinggi.

Namun tingginya minat masyarakat tersebut kini berhadapan dengan persoalan paling mendasar: keterbatasan armada pengangkut sampah.

Lurah Rimba Sekampung, Roslaily, S.Sos, mengungkapkan bahwa dari sejumlah RT yang telah mendapatkan sosialisasi, hampir 80 persen warga menyatakan berminat menjadi pelanggan LPS.

Sayangnya, keinginan masyarakat itu belum seluruhnya dapat diakomodasi.

Saat ini LPS Rimba Sekampung hanya mengoperasikan sekitar lima armada, sementara wilayah tersebut terdiri dari 24 RT dengan jumlah lebih dari 4.000 kepala keluarga.

“Masyarakat sebenarnya mau ikut. Alhamdulillah, dari beberapa RT yang kami sosialisasikan, hampir 80 persen mau masuk menjadi anggota LPS. Cuma kami yang belum mampu menampung semuanya karena armada masih kurang,” ujar Roslaily.

Menurut Roslaily, persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan membuka pendaftaran pelanggan sebanyak-banyaknya.

Menambah jumlah pelanggan tanpa diikuti penambahan armada justru berisiko menurunkan kualitas pelayanan.

Sebab sampah rumah tangga bukan jenis pelayanan yang bisa ditunda terlalu lama. Keterlambatan pengangkutan akan langsung dirasakan masyarakat karena sampah cepat menumpuk, menimbulkan bau dan mengganggu kenyamanan lingkungan.

“Kalau pelanggan ditambah sementara armada tidak bertambah, nanti pelayanan kurang prima dan masyarakat akan komplain. Jadi untuk menambah pelanggan memang harus diikuti dengan penambahan armada,” tegas Roslaily.

Saat ini jumlah pelanggan yang sudah dilayani berada di kisaran 500-an rumah tangga.

Angka tersebut masih jauh dibanding jumlah keseluruhan kepala keluarga di Rimba Sekampung.

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan cukup besar antara tingginya kebutuhan masyarakat dengan kemampuan sarana operasional yang tersedia.

Roslaily menegaskan pihak kelurahan bersama pengurus LPS lebih memilih menjaga kualitas pelayanan yang sudah berjalan daripada memaksakan penambahan pelanggan tetapi akhirnya tidak mampu mengangkut sampah secara rutin.

Pengangkutan, kata dia, harus dilakukan secara konsisten. Bahkan ketika terdapat hari libur berturut-turut, jadwal tetap diatur agar sampah warga tidak menumpuk terlalu lama.

“Sampah ini tidak bisa dibiarkan lama karena akan membuat masyarakat tidak nyaman. Satu hari saja kadang tidak terangkat, warga sudah bertanya,” katanya.

Fakta tersebut sekaligus mematahkan anggapan bahwa masyarakat selalu sulit diajak masuk ke sistem pengelolaan sampah.

Di Rimba Sekampung, warga justru siap bergabung. Tantangannya kini ada pada kemampuan pelayanan untuk mengimbangi tingginya minat tersebut.

Jika cakupan LPS ingin diperluas hingga menjangkau lebih banyak RT dan ribuan kepala keluarga, maka penambahan armada menjadi kebutuhan yang sulit dihindari.

Warganya sudah mau. Sistemnya sudah berjalan. Persoalannya sekarang sederhana tetapi menentukan: apakah armadanya mampu mengejar kebutuhan masyarakat?